Minggu, 06 April 2014

Tulisan II "Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara"

Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara


A.      Pengertian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tantangan merupakan hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Menurut saya pribadi, tantangan merupakan sesuatu yang membuat kita mendapatkan kesulitan yang terkadang dapat menghambat sesuatu yang ingin kita capai. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian tantangan implementasi wawasan nusantara merupakan faktor-faktor yang dapat menghambat dalam penerapan diberbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menggugah tekad dengan meningkatkan kemampuan mengatasi masalah tersebut agar terciptanya persatuan dan kesatuan Negara.

B.       Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara

1.    Pemberdayaan Masyarakat

John Naisbit dalam bukunya Global Paradox menyatakan  negara harus dapat memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya.

Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan Buttom Up Planning, sedang untuk negara berkembang dengan Top Down Planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN.

Kondisi nasional (Pembangunan) yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal.

2.    Dunia Tanpa Batas

a.    Perkembangan IPTEK

Mempengaruhi pola, pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam aspek kehidupan. Kualitas sumber daya Manusia merupakan tantangan serius dalam menghadapi tantangan global.

b.   Kenichi Omahe dalam bukunya Borderless Word dan The End of Nation State

Menyatakan yaitu “Dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap, namun kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri dan konsumen yang makin individual. Untuk dapat menghadapi kekuatan global suatu negara harus mengurangi peranan pemerintah pusat dan lebih memberikan peranan kepada pemerintah daerah dan masyarakat

Perkembangan Iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas dapat merupakan tantangan Wawasan Nusantara, mengingat perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3.    Era  Baru Kapitalisme

a.    Sloan dan Zureker

Dalam bukunya Dictionary of Economics menyatakan Kapitalisme adalah suatu sistim ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri.
           
Di era baru kapitalisme,sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan aktivitas-aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat sehingga diperlukan strategi baru yaitu adanya keseimbangan.

b.   Lester Thurow

Dalam bukunya The Future of Capitalism menyatakan : untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru yaitu keseimbangan (balance) antara paham individu dan paham sosialis.
           
Di era baru kapitalisme, negara-negara kapitalis dalam rangka mempertahankan eksistensinya dibidang ekonomi menekan negara-negara berkembang dengan menggunakan isu-isu global yaitu Demokrasi, Hak Azasi Manusia, Lingkungan hidup.

4.      Kesadaran  Warga Negara

a.    Pandangan Indonesia tentang Hak dan Kewajiban

Manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan.

b.   Kesadaran bela negara

Dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai Iptek, meningkatkan kualitas SDM, transparan dan memelihara persatuan.

Dalam perjuangan non fisik, kesadaran bela negara mengalami penurunan yang tajam dibandingkan pada perjuangan fisik.

C.      Keberhasilan Implementasi Wawasan Nusantara

Diperlukan kesadaran Warga Negara Indonesia untuk yaitu :
1.  Mengerti, memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban warganegara serta hubungan warganegara dengan negara, sehingga sadar sebagai bangsa Indonesia.

2. Mengerti, memahami, menghayati tentang bangsa yang telah menegara, bahwa dalam menyelenggarakan kehidupan memerlukan konsepsi wawasan nusantara sehingga sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang.

Agar kedua hal dapat terwujud diperlukan sosialisasi dengan program yang teratur, terjadwal dan terarah.

D.      Contoh Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara

Contoh dalam tantangan implementasi wawasan nusantara yaitu :

1.    Pemerataan pembangunan nasional di setiap wilayah khususnya di pedesaan agar tidak terjadi wilayah yang terbelakang dengan cara pemberdayaan masyarakat setempat, maksudnya masyarakat harus berperan aktif atau berpartisipasi agar mencapai tujuan nasional dengan menggunakan Top Down Planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN.
2.    Mengembangkan IPTEK untuk masyarakat agar pola dan cara berpikir mereka dapat seperti dengan negara-negara yang telah maju, tetapi tidak menghilangkan jati diri bangsanya yaitu Pancasila.
3.     Masyarakat harus mempunyai kesadaran dalam hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan cara menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang dan baik.
4.  Masyarakat harus mengisi kemerdekaan dengan cara memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai Iptek, meningkatkan kualitas SDM, transparan dan memelihara persatuan.
5.   Masyarakat harus menghargai pendapat orang lain, dan harus lebih mementingkan kepentingan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara daripada kepentingan diri sendiri atau pribadi.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar