Implementasi Wawasan Nusantara Dalam Segala Aspek Kehidupan Nasional
A. Pengertian
Implementasi
atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap,
dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara
daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan nusantara
menjadi cara untuk berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi
berbagai masalah dalam kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara.
Imlementasi wawasan nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan nusantara
dalam kehidupan nasional yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya,
serta pertahanan dan kemanan di negara yang bersangkutan.
B. Orientasi Implementasi Wawasan Nusantara Pada
Kepentingan Rakyat
1. Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah
Pancasila
Falsafah
Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan
aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia
sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai
sekarang. Dengan demikian wawasan nusantara menjadi pedoman bagi upaya
mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan
dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian
dunia.
2.
Wawasan
Nusantara dalam Pembangunan Nasional
a.
Perwujudan
Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik
b.
Perwujudan
Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi
c.
Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya
d.
Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan
keamanan
C. Implementasi Wawasan Nusantara
Dalam Segala Aspek Nasional
1. Kehidupan
politik
Implementasi
dalam kehidupan politik, adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang
sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dipercaya.
Ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan
nusantara, yaitu :
a. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam
undang-undang, seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum,
dan UU Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai
hukum dan mementingkan persatuan bangsa.Contohnya seperti dalam pemilihan presiden,
anggota DPR, dan kepala daerah harus
menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan
persatuan dan kesatuan bangsa.
b. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di
Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia
harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap
warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum
yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam
bentuk peraturan daerah (perda)
yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.
c. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk
mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda, sehingga menumbuhkan
sikap toleransi.
d. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik
dan lembaga pemerintahan untuk
meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan.
e. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah
internasional dan memperkuat korps diplomatik sebagai upaya
penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.
2.
Kehidupan Ekonomi
Implementasi
dalam kehidupan Ekonomi, adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar
menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara
merata dan adil.
Beberapa
hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan ekonomi, yaitu :
a. Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang
tinggi, seperti posisi khatulistiwa,
wilayah laut yang luas, hutan tropis yang
besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memeliki penduduk dalam
jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus
berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian,
dan perindustrian.
b. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan
keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat
menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi.
c. Pembangunan ekonomi harus melibatkan partisipasi
rakyat, seperti dengan memberikan fasilitas kredit mikro dalam pengembangan
usaha kecil.
3.
Kehidupan Sosial
Implementasi
dalam kehidupan Sosial Budaya, adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah
yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai
kenyataan yang hidup disekitarnya dan merupakan karunia sang pencipta.
Beberapa
hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu :
a. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara
masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan
program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal.
b. Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan
kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang
memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian
budaya, pengembangan museum,
dan cagar budaya.
4.
Kehidupan Pertahanan dan Keamanan
Implementasi
dalam kehidupan Pertahanan Keamanan adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah
air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI.
Beberapa
hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan,
yaitu :
a.
Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus
memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan
tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan
tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang
mengganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran.
b. Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu
daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini
dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan
hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan.
c. Membangun TNI yang profesional serta
menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah
Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.
D.
Sosialisasi
Wawasan Nusantara
1.
Menurut
sifat/cara penyampaian
a.
Langsung => ceramah, diskusi, dan tatap muka
b.
Tidak
Langsung => media massa
2.
Menurut
metode penyampaian
a.
Ketauladanan
b.
Edukasi
c.
Komunikasi
d.
Integrasi
E.
Penerapan
Wawasan Nusantara
a. Salah
satu manfaat paling nyata dari penerapan wawasan nusantara. Khususnya di bidang
wilayah. Adalah diterimanya konsepsi nusantara di forum internasional. Sehingga
terjaminlah integritas wilayah territorial Indonesia. Laut nusantara yang
semula dianggap “laut bebas” menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia.
b. Pertambahan
luas wilayah sebagai ruang lingkup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang
mencakup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.
c. Pertambahan
luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia internasional terutama negara
tetangga yang dinyatakan dengan persetujuan yang dicapai.
d.
Penerapan
wawasan nusantara dalam pembangunan negara di berbagai bidang tampak pada
berbagai proyek pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, komunikasi dan
transportasi.
e. Penerapan
di bidang sosial dan budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa
Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika tetap merasa sebangsa, setanah air, senasib
sepenanggungan dengan asas pancasila.
f. Penerapan
wawasan nusantara di bidang pertahanan keamanan terlihat pada kesiapsiagaan dan
kewaspadaan seluruh rakyat melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat
semesta untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan Negara.
F. Contoh Implementasi Wawasan Nusantara
1. Dalam Kehidupan Ekonomi
Menyeimbangkan Keuangan Pusat dan
Daerah dengan keluarnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Pembagian keuangan yang semula hampir 80%
anggaran daerah harus menunggu didatangkan dari pusat, padahal 90% hasil-hasil
daerah diserahkan pada pemerintahan pusat, kini pada UU tersebut diubah menjadi
:
a. Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, 10%
untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah.
b. Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan, 20% untuk pusat, 80% untuk daerah.
c. Hasil kehutanan, pertambangan umum
dan perikanan, 20% untuk pusat dan 80% untuk daerah.
d. Hasil minyak bumi, 85% untuk pusat,
15% untuk daerah dan gas alam, 70% untuk pusat dan 30% untuk daerah. Bahkan,
porsi daerah ditambah lagi dengan adanya “Dana Alokasi Umum” yang dialokasikan
untuk daerah-daerah dengan perimbangan tertentu, yang jumlah totalnya adalah
25% dari penerimaan dalam negeri APBN, sebagai perimbangan.
2. Dalam Kehidupan Politik
Dalam pemilihan presiden, anggota
DPR, DPD dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan, serta
pelaksanaan pemilu harus berasaskan “Luber dan Andil” sehingga tidak
menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Dalam Kehidupan Sosial
Pemerataan pendidikan di semua
daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal
dan dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya.
4. Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan
Membangun TNI yang profesional, menyediakan
sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia,
terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia, dan masyarakat harus berperan
aktif dalam kegiatan pertahanan dan kemanan Negara dengan menciptakan rasa persatuan
dan kesatuan antar bangsa sehingga terwujudnya rasa solidaritas yang tinggi
setiap masyarakat.
G. Prospek Implementasi Wawasan
Nusantara
Berdasarkan beberapa teori mengemukakan pandangan
global sebagai berikut :
1. Global Paradox
Menyatakan negara harus mampu memberikan peranan
sebesar-besarnya kepada rakyatnya.
2. Borderless World dan The End of Nation State
Menyatakan batas wilayah geografi relatif tetap,
tetapi kekuatan ekonomi dan budaya global akan menembus batas tsb. Pemerintah
daerah perlu diberi peranan lebih berarti.
3. The Future of Capitalism
Menyatakan strategi baru kapitalisme adalah
mengupayakan keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat serta
antara negara maju dengan negara berkembang.
4. Building Win Win World (HENDERSON)
Menyatakan perlu ada perubahan nuansa perang ekonomi,
menjadikan masyarakat dunia yang lebih bekerjasama, memanfaatkan teknologi yang
bersih lingkungan serta pemerintahan yang demokratis.
5. The Second Curve (IAN MORISON)
Menyatakan dalam era baru timbul adanya peranan yang
lebih besar dari pasar, peranan konsumen dan teknologi baru yang mengantar
terwujudnya masyarakat baru.
Dari
rumusan-rumusan diatas ternyata tidak ada satupun yang menyatakan tentang perlu
adanya persatuan, sehingga akan berdampak konflik antar bangsa karena
kepentingan nasionalnya tidak terpenuhi. Dengan demikian Wawasan Nusantara
sebagai cara pandang bangsa Indonesia dan sebagai visi nasional yang
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa masih tetap valid baik saat sekarang
maupun mendatang, sehingga prospek wawasan nusantara dalam era mendatang masih
tetap relevan dengan norma-norma global.
Dalam
implementasinya perlu lebih diberdayakan peranan daerah dan rakyat kecil, dan terwujud
apabila dipenuhi adanya faktor-faktor dominan : keteladanan kepemimpinan
nasional, pendidikan berkualitas dan bermoral kebangsaan, media massa yang
memberikan informasi dan kesan yang positif, keadilan penegakan hukum dalam
arti pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Referensi :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar